Ketua DPD Projo Sumsel

DPP Projo Menonaktifkan Ketua DPD Projo Sumatera Selatan

Rapat Pengurus Harian DPP Projo, Selasa (18/8/2020) secara resmi memutuskan menonaktifkan Sdr. FY sebagai Ketua DPD PROJO Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Umum DPP PROJO Freddy Alex Damanik mengatakan untuk menyikapi kasus yang sedang dihadapi oleh Sdr. FY, dkk, maka DPP PROJO memutuskan menonaktifkan Sdr. FY sebagai Ketua DPD PROJO Sumatera Selatan dan juga Pengurus PROJO Sumsel lainnya yang terkait.

“Ini kan sudah ramai di media dan publik mengenai penangkapan yang dilakukan Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir (OKI) terhadap Sdr. FY, dkk,” jelas Freddy Damanik.

“Banyak juga informasi yang kami terima bahwa Sdr. FY, dkk sebenarnya dijebak, justru mereka yang disuap supaya PROJO jangan membongkar praktek dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan PKH di Kabupaten OKI, kebetulan oknum yang diduga melakukan penyimpangan tersebut adalah adik dari Kepala Inspektorat Kabupaten OKI Sdr. Syarifudin,’ ungkap Freddy lagi.

Ia juga menyatakan bahwa polisi akan menyelidiki motif korban memberikan uang, kalau memang tidak salah. Penonaktifan bertujuan supaya Sdr. FY, dkk bisa fokus menghadapi kasusnya, sembari DPP juga mencari informasi dan kebenaran terhadap permasalahan tersebut.

Handoko Sekretaris Jenderal PROJO menambahkan, keputusan memberhentikan sementara Sdr. FY, dkk ini sudah sejalan dengan Pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar dan Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga PROJO, maupun Peraturan Organisasi PROJO.

“Nanti kalau Sdr. FY, dkk terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, maka kami akan pecat FY, dkk, demikian juga kalau tidak terbukti melakukan tindak pidana, bisa saja kami pulihkan kembali,” kata Handoko.

“Untuk sementara DPD Sumsel akan dipimpin oleh Plt yaitu Sdr. Hidayat Comsu yg jg sebagai Wakil Ketua DPD Projo Sumatera Selatan,” tegas Handoko.

DPP PROJO juga mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar segera menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dana bantuan PKH di Kabupaten OKI.

Dugaan penyimpangan ini sudah menjadi keresahan publik di Sumatera Selatan, apabila memang ada keterlibatan para pejabat baik di Kabupaten OKI maupun pejabat lainnya, DPP Projo minta segera diselidiki.

“Kalau masih ada pejabat yang melakukan korupsi di masa pandemik covid ini, semua harus disikat, “silahkan digigit” sebagaimana yang sering disampaikan Bapak Presiden Jokowi,” ujar Handoko.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tulisan Lain