Projo: Tindak Tegas Pelaku Dan Aktor Intelektual Demo

Halte Bundaran HI Dibakar Massa Pendemo Tolak Omnibus Law di Jakarta, Kamis (8/10/2020)
Halte Bundaran HI Dibakar Massa Pendemo Tolak Omnibus Law di Jakarta, Kamis (8/10/2020), Projo Minta Tindak Tegas Pelaku Aksi Demo Anarkis. /istimewa.

Jakarta – Mencermati situasi terkini setelah pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di DPR pada Senin yang lalu, DPP PROJO menyampaikan pernyataan sikapnya.

PROJO menyerukan kepada masyarakat agar penyampaian kritik, masukan, atau ketidaksetujuan terhadap substansi UU Cipta Kerja dilakukan secara konstitusional melalui saluran hukum yang ada.

“PROJO meyakini bahwa segala masukan dan tanggapan tersebut untuk kebaikan bangsa dan negara,” ungkap Sekjen Projo, Handoko melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/10/2020).

Handoko mengingatkan kondisi pandemi Covid-19 membutuhkan kebersamaan segenap komponen bangsa untuk mengatasinya. UU Cipta Kerja menjadi salah satu upaya mengatasinya.

Menyikapi terjadinya aksi demo penolakan UU Cipta Kerja, DPP PROJO menyatakan sebagai berikut:

  1. Mengutuk keras pelaku tindak kerusuhan dan perusakan fasilitas umum yang diduga menyusupi demonstrasi berbagai kelompok mahasiswa dan buruh di sejumlah wilayah
  2. Mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku dan aktor intelektual serta penyandang dana di balik tindakan anarkistis tersebut
  3. Mendukung pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik
  4. Ketidaksetujuan terhadap substansi UU Cipta Kerja dapat diuji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
  5. Menyerukan kepada kader dan simpatisan PROJO di seluruh Tanah Air agar menahan diri dan tetap bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, 11 halte TransJakarta di DKI Jakarta dirusak dan dibakar massa demo omnibus law. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 25 miliar. Belum lagi kerusakan yang terjadi di beberapa daerah yang juga terjadi aksi demo penolakan UU Cipta Kerja.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyatakan akan menindak tegas terhadap kericuhan yang terjadi di tengah-tengah aksi demonstrasi menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Mahfud meminta semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

“Oleh sebab itu melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak mari kita semuanya menjaga kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat, semua, semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing, pemerintah, rakyat, masyarakat dan civil society, mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat dan untuk itu pemerintah menyampaikan pernyataan sebagai berikut,” ujar Mahfud dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (8/10/2020).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tulisan Lain

Jokowi: Kita Harus Optimis!

Selama tujuh bulan terakhir pemerintaha Jokowi bekerja keras menghadapi tantangan besar berupa pandemi. Pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara itu membuat pemerintah harus bertindak

Lebih lanjut »