Wamendes Harap Persoalan Pertanahan Bisa Terselesaikan

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi saat menutup Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertahanan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (15/10/2020). (Foto: Istimewa)
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi saat menutup Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertahanan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (15/10/2020). (Foto: Istimewa)

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi berharap persoalan pertanahan di sektor transmigrasi dapat terselesaikan.

Menurut Budi Arie, transmigrasi yang telah berlangsung sejak zaman Orde Baru bertujuan untuk menyejahterakan transmigran. Pada kenyataannya, program ini ternyata juga menyejahterakan penduduk sekitar lokasi, serta mendukung pemerataan pembangunan nasional.

“Oleh karenanya, selama ini, program transmigrasi telah berhasil membentuk dua provinsi baru, 104 kabupaten baru dan 386 kecamatan baru serta 1.336 desa definitif baru,” kata Budi Arie Setiadi saat menutup Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertahanan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (15/10/2020).

Baca Juga: Wamendes: Entrepreneurship Kunci Keberhasilan BUMDes

Meski demikian, lanjutnya, masih terdapat persoalan pertanahan transmigrasi. Eks pemukiman transmigrasi di bagian desa definitif banyak meninggalkan persoalan di sektor agraria. Di antaranya adalah belum terbitnya sertifikat hak milik (SHM), sengketa dengan masyarakat lokal maupun perusahaan, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan. Terdapat pula permasalahan tapal batas atau hak ulayat.

“Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh transmigrasi yang dilaporkan ke Presiden maupun ke Kementerian/Lembaga dan DPR baik yang disampaikan secara formal dan informal yang ingin segera diselesaikan,” kata Budi Arie.

Dirinya berharap rapat koordinasi ini bisa memahami kebutuhan masyarakat akan pentingnya penyelesaian lahan mereka. Karena pada dasarnya, para transmigran ingin meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

“Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Transmigrasi,” jelas Budi Arie.

Untuk itu, berharap hasil rapat koordinasi bisa menghasilkan aksi nyata untuk mengeksekusi penyelesaian permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tulisan Lain